Breaking News
light_mode

Penertiban PKL Diperkuat, Pemkot Bogor Optimalkan Dua Pasar Relokasi

  • account_circle Nellyani
  • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BOGOR, bogornews– Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor semakin serius menata kawasan pusat perdagangan dengan memperkuat penertiban pedagang kaki lima (PKL) sekaligus mengoptimalkan dua pasar relokasi, yakni Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen penataan kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor yang saat ini tengah direnovasi. Penertiban difokuskan pada PKL yang masih berjualan di sepanjang Jalan Roda, Pedati, Bata, hingga Lawang Seketeng.

Menurut Dedie, Pemkot telah menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk menampung para pedagang. Pasar Gembrong Sukasari mampu menampung sekitar 600 pedagang, sementara Pasar Jambu Dua memiliki kapasitas hingga 1.200 pedagang.

“Dua pasar ini akan efektif jika seluruh aktivitas perdagangan terpusat di dalam pasar,” ujarnya usai meninjau kawasan Pasar Bogor, Rabu (25/3/2026).

Ia menegaskan, ke depan tidak akan ada lagi aktivitas jual beli di badan jalan. Seluruh pedagang diwajibkan beroperasi di dalam kios atau tempat resmi yang telah disediakan.

“Ke depan, Kota Bogor tidak akan memperbolehkan kembali orang berjualan di lapak PKL. Semua perniagaan harus dilakukan di dalam pasar,” tegasnya.

Optimalisasi pasar ini juga menjadi upaya melindungi investasi yang telah dilakukan melalui kerja sama antara Pemkot Bogor dan Perumda Pasar Pakuan Jaya. Hingga saat ini, tercatat sekitar 400 pedagang telah menempati kedua pasar tersebut, baik hasil relokasi maupun pedagang lama.

Pemkot Bogor memberikan batas waktu hingga 26 Maret 2026 atau setelah Lebaran bagi para pedagang untuk menghentikan aktivitas di lapak PKL. Kesepakatan ini sebelumnya telah disetujui bersama dalam proses sosialisasi relokasi.

Setelah tenggat waktu tersebut, tidak akan ada toleransi bagi PKL yang masih berjualan di kawasan Jalan Roda, Jalan Pedati, Jalan Bata, dan Jalan Lawang Seketeng. Pemerintah juga siap menerapkan sanksi sesuai Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

Tak hanya itu, penataan juga akan diperluas ke sejumlah ruas jalan lainnya seperti Jalan Dewi Sartika, Jalan Merdeka, dan Jalan MA Salmun.

  • Penulis: Nellyani
  • Editor: Nellyani

Rekomendasi Untuk Anda

  • ANTAM Benarkan Tiga Korban Meninggal di Gunung Pongkor, Bukan Pegawai Perusahaan

    ANTAM Benarkan Tiga Korban Meninggal di Gunung Pongkor, Bukan Pegawai Perusahaan

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Nellyani
    • 0Komentar

    BOGOR, bogornews– Manajemen PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) kembali memberikan klarifikasi terbaru terkait peristiwa kepulan asap yang terjadi di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) ANTAM Level 700, Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dalam keterangan resminya, ANTAM membenarkan bahwa tim evakuasi telah menemukan tiga orang korban meninggal dunia. Namun, ketiga korban tersebut dipastikan bukan merupakan […]

  • Bupati Bogor Hadiri Puncak HPN 2026 dan HUT ke-80 PWI Kabupaten Bogor

    Bupati Bogor Hadiri Puncak HPN 2026 dan HUT ke-80 PWI Kabupaten Bogor

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Nellyani
    • 0Komentar

    CIBINONG, bogornews– Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-80 tingkat PWI Kabupaten Bogor berlangsung meriah di Gedung Graha Wartawan, Kelurahan Sukahati, Cibinong, Senin (9/2/2026). Kegiatan prestisius insan pers tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto, yang hadir bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mulai […]

  • Pulihkan Kerugian Negara, DPR Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset

    Pulihkan Kerugian Negara, DPR Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Nellyani
    • 0Komentar

    JAKARTA, bogornews– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebagai langkah strategis memaksimalkan penegakan hukum sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana. Pembahasan awal RUU tersebut digelar Komisi III DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Keahlian DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026). […]

  • Wali Kota Dedie Tegaskan Batas Usia Angkot 20 Tahun Harus Dipatuhi

    Wali Kota Dedie Tegaskan Batas Usia Angkot 20 Tahun Harus Dipatuhi

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Nellyani
    • 0Komentar

    BOGOR, bogornews– Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa kebijakan pembatasan usia teknis angkutan kota (angkot) maksimal 20 tahun merupakan aturan yang wajib dipatuhi seluruh pihak. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Utara, Kamis (22/1/2026). Menanggapi permintaan sejumlah pihak agar usia teknis angkot diperpanjang, Dedie menilai hal tersebut sulit […]

  • Tahanan Kabur Saat Subuh Diguyur Hujan, Polsek Parungpanjang dalam Sorotan

    Tahanan Kabur Saat Subuh Diguyur Hujan, Polsek Parungpanjang dalam Sorotan

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Nellyani
    • 0Komentar

    Bogor, bogornews – Hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah Jabodetabek pada Senin (12/1/2026) dini hari menciptakan suasana tenang dan syahdu di Mapolsek Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Langit seolah menangis, sementara bumi menyambutnya dengan sunyi. Namun, ketenangan itu justru menjadi celah emas bagi seorang tahanan untuk melarikan diri. Peristiwa kaburnya tahanan tersebut diduga terjadi menjelang waktu subuh, […]

  • Haji Ramah Perempuan, Layanan Haji Diperkuat Lewat Diklat PPIH

    Haji Ramah Perempuan, Layanan Haji Diperkuat Lewat Diklat PPIH

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Nelyani
    • 0Komentar

    Jakarta, bogornews — Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan layanan haji yang ramah perempuan melalui penguatan kualitas petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Menteri Haji dan Umrah RI mengapresiasi panitia yang telah mempersiapkan program pendidikan dan pelatihan (diklat) PPIH sejak tiga bulan lalu sebagai langkah awal peningkatan layanan haji ke depan. Menurutnya, Diklat ini diharapkan mampu membentuk petugas […]

expand_less