DPRD Kota Bogor Soroti Anggaran Pendidikan Rp 744 Miliar, Bantuan Langsung untuk Warga Miskin Tak Sampai 3 Persen
- account_circle Nellyani
- calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BOGOR, bogornews–Fakta mencengangkan terungkap dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. Dari total anggaran pendidikan Tahun 2026 yang mencapai Rp 744,4 miliar, porsi bantuan pendidikan yang benar-benar dirasakan langsung oleh warga miskin ternyata sangat minim.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, secara tegas menyoroti kondisi tersebut. Menurutnya, dana bantuan langsung seperti beasiswa pendidikan, hibah pendidikan, dan program tebus ijazah hanya dialokasikan sekitar Rp 22 miliar atau 2,9 persen dari total pagu anggaran Disdik.
“Ini angka yang membuat saya benar-benar elus dada. Uang rakyat yang dikelola Disdik mencapai Rp 744 miliar, tapi yang berbentuk bantuan langsung ke masyarakat tidak sampai 3 persen. Padahal inilah program yang paling ditunggu warga miskin,” ujar Dedi usai rapat di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (7/1/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, ketimpangan terlihat jelas dalam struktur belanja Disdik Tahun 2026. Belanja pegawai—baik gaji ASN maupun tenaga honorer—menyerap anggaran hingga Rp 480 miliar atau sekitar 64 persen dari total anggaran.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan “obesitas anggaran” pada sektor birokrasi, sementara program-program yang langsung menyentuh masyarakat justru mendapat porsi yang sangat terbatas.
Dedi menilai masih terdapat ruang fiskal yang cukup besar untuk dioptimalkan, khususnya pada pos Kegiatan Lainnya untuk Pemenuhan Pemerataan Mutu Pendidikan yang mencapai Rp 189,1 miliar atau 25 persen dari total anggaran.
“Di pos kegiatan mutu dan operasional ini ada anggaran Rp 189 miliar. Saya mendorong Disdik untuk menyisir kembali. Jika ada kegiatan seremonial atau rapat-rapat yang bisa dihemat, anggarannya sebaiknya dialihkan untuk memperbesar kuota beasiswa dan bantuan tebus ijazah,” tegasnya.
Dedi berharap, pembahasan anggaran pendidikan ke depan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan internal dinas, tetapi lebih berpihak kepada masyarakat kecil agar hak dasar anak-anak dari keluarga miskin untuk mengenyam pendidikan benar-benar terjamin.
- Penulis: Nellyani
- Editor: Nellyani
