Jajaki Kerja Sama dengan Jepang, Wali Kota Bogor Perkuat Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkuler

BOGOR, bogornews– Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama sejumlah kepala daerah dan pejabat kementerian/lembaga menjajaki peluang kerja sama pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkuler dengan Pemerintah Jepang. Hal ini dilakukan melalui keikutsertaan dalam lokakarya internasional yang diselenggarakan The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) di Senju Azuma, Adachi-ku, Tokyo, Jepang.

Kegiatan bertajuk Workshop Program for Indonesian High Officials in Japan: Establishing a Circular Economy Especially for Plastics in Indonesia ini berlangsung selama 25–31 Januari 2026. Program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam pengelolaan sampah, khususnya plastik, dengan pendekatan ekonomi sirkuler.

Undangan resmi kepada Wali Kota Bogor disampaikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dan telah memperoleh izin dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dedie A. Rachim mengikuti kegiatan tersebut bersama 30 peserta lainnya yang berasal dari kepala daerah kabupaten/kota, perwakilan kementerian/lembaga, serta mitra terkait.

Kota Bogor dinilai memiliki pengalaman dan komitmen yang kuat dalam pengelolaan sampah. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik atau yang dikenal dengan program Bogor Tanpa Kantong Plastik. Selain itu, rencana pengelolaan sampah waste to energy melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) juga menjadi daya tarik dalam forum internasional tersebut.

Selama berada di Jepang, para peserta mendapatkan pembelajaran langsung terkait praktik terbaik pengelolaan sampah dan daur ulang plastik, mulai dari kebijakan pemilahan sampah, peningkatan kesadaran publik, pengelolaan sumber daya manusia, pembiayaan, hingga sistem pengawasan dan standar kualitas perusahaan daur ulang swasta.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa program ini bertujuan membangun pemahaman fundamental mengenai kerangka ekonomi sirkuler, termasuk tanggung jawab produsen yang diperluas, alur pengelolaan sampah dari pengumpulan hingga daur ulang, serta penguatan peran para pemangku kepentingan.

“Dalam kegiatan ini peserta belajar langsung dari pemerintah daerah dan perusahaan swasta di Jepang. Kami mempelajari bagaimana sistem pemilahan diterapkan, bagaimana kesadaran masyarakat dibangun, serta bagaimana standar dan kontrol kualitas dijalankan secara konsisten. Banyak hal yang berpotensi diterapkan di daerah-daerah Indonesia, termasuk di Kota Bogor,” ujar Dedie.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh biaya akomodasi dan transportasi selama kegiatan di Jepang ditanggung oleh AOTS, sehingga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.