DPRD Kabupaten Bogor Dukung Program Rutilahu, Pengawasan Jadi Kunci Keberhasilan

CIBINONG, bogornews– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Bogor. Program ini dinilai sangat strategis karena menyasar masyarakat kurang mampu serta berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian layak.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni, menegaskan bahwa program Rutilahu harus dijalankan secara tepat sasaran dan transparan. Menurutnya, dukungan legislatif akan dibarengi dengan pengawasan ketat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Tentu kami sangat mendukung program Rutilahu ini, karena diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan menyangkut kebutuhan dasar, yaitu tempat tinggal yang layak,” ujar Fathoni, Kamis (22/1/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi penerima bantuan dilakukan secara cermat, mengingat keterbatasan anggaran yang belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan.

“Catatan saya, penentuan prioritas penerima manfaat harus betul-betul selektif. Anggaran yang ada belum bisa mengakomodir semua, sehingga ketepatan sasaran menjadi sangat penting,” ujarnya.

Tak kalah krusial, lanjut Fathoni, adalah pengawasan dari semua unsur, baik pemerintah daerah, legislatif, maupun masyarakat. Pengawasan diperlukan untuk mencegah adanya pemotongan anggaran yang dapat berdampak pada kualitas bangunan.

“Kami di DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan kualitas rumah yang dibangun tetap terjaga,” tegasnya.

Ia juga merinci bahwa setiap penerima manfaat Rutilahu akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk material bangunan, Rp2 juta untuk upah kerja, dan Rp500 ribu untuk biaya administrasi.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menargetkan penyelesaian program Rutilahu dalam waktu maksimal tiga tahun, lebih cepat dibanding proyeksi sebelumnya yang mencapai lima tahun.

Berdasarkan data terbaru, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor masih mencapai sekitar 14 ribu unit. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga.

“Oleh karena itu, kami mengambil langkah percepatan agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hunian yang layak,” kata Rudy Susmanto.

Melalui APBD Perubahan 2025, Pemkab Bogor telah menyiapkan perbaikan sekitar 3.750 unit rumah yang tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa. Program ini juga diperkuat dengan kolaborasi bersama TNI, Polri, serta program pemerintah pusat melalui DPR RI, guna mempercepat penanganan tanpa tumpang tindih bantuan.

“Dari APBD murni ada sekitar 3.750 rumah. Ditambah kolaborasi dengan TNI, Polri, dan program pusat yang terkoordinasi dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Rudy menambahkan, seluruh data penerima bantuan telah melalui proses verifikasi berlapis, mulai dari RT/RW, desa atau kelurahan, hingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, guna memastikan program berjalan tepat sasaran.

Ia optimistis target percepatan dapat tercapai seiring tren positif pendapatan daerah serta stabilnya sektor ekonomi lokal seperti perdagangan, industri kecil, dan pariwisata.

“Di APBD Perubahan nanti, program Rutilahu akan menjadi prioritas. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk memiliki hunian yang lebih baik,” ucap Rudy.

Lebih dari sekadar perbaikan fisik, program Rutilahu akan diintegrasikan dengan bantuan sosial serta pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, rumah layak huni diharapkan menjadi titik awal menuju kehidupan yang lebih sehat, aman, dan sejahtera.