Komisi II DPRD Kota Bogor Matangkan Rencana Kerja PDAM Tirta Pakuan 2026, Soroti Layanan hingga Transparansi Anggaran

BOGOR, bogornews– Komisi II DPRD Kota Bogor membahas secara mendalam Rencana Kerja PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 dalam rapat bersama jajaran Direksi PDAM. Pembahasan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat, pengawasan penggunaan anggaran, serta arah kebijakan perusahaan hingga tahun 2027.

Rapat yang berlangsung di DPRD Kota Bogor tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II, Achmad Rifki Alaydrus, didampingi Wakil Ketua Atty Somaddikarya dan Sekretaris Komisi II Mochamad Benninu Argoebie. Sejumlah anggota Komisi II turut hadir, antara lain Heri Cahyono, Endah Purwanti, Hj. Anna Mariam Fadhilah, Hj. Lusiana Nurissiyadah, Anita Primasari Mongan, Wishnu Ardiansyah, dan Desy Yanthi Utami.

Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira, memaparkan rencana kerja perusahaan untuk tahun 2026. Ia menjelaskan, fokus utama PDAM meliputi penambahan jumlah pelanggan baru, penurunan tingkat kehilangan air (non revenue water), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pelaksanaan program sanitasi.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II Heri Cahyono menekankan pentingnya penyempurnaan layanan air bersih kepada masyarakat Kota Bogor. Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.

“PDAM harus transparan dan akuntabel dalam pelaporan penggunaan anggaran, termasuk terkait peningkatan setoran kepada Pemerintah Kota Bogor,” ujar Heri.

Ia turut menyoroti rencana proyek PMP hingga 2027 yang mencakup target sambungan rumah baru serta penggantian jaringan pipa. Selain itu, Heri meminta penjelasan terkait aset PDAM yang belum diserahkan dan mengingatkan agar proses tersebut dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun perusahaan.

Sementara itu, Endah Purwanti menilai perlunya strategi dan program kerja yang lebih terukur untuk mencapai target hingga 2027. Menurutnya, rencana yang disampaikan masih didominasi program reguler sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait implikasi strategis dan kinerja jajaran direksi yang baru.

“Penguatan regulasi dan koordinasi harus dilakukan sejak awal. Seluruh rencana dan kajian harus benar-benar matang sebelum masuk tahun 2026 agar pencapaian target tidak terhambat,” tegas Endah.

Adapun Hj. Anna Mariam Fadhilah menyoroti peluang pengembangan kawasan air minum premium, di mana air dapat langsung diminum tanpa dimasak. Meski memiliki potensi besar, ia mengingatkan adanya konsekuensi biaya dan perawatan yang lebih tinggi.

“Air berkualitas merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kami mendukung pengembangan sistem air minum premium sepanjang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga Kota Bogor,” pungkasnya.