Tekan Pengangguran, DPRD Minta Pemkab Bogor Prioritaskan Investasi Padat Karya

CIBINONG, bogornews-Upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Bogor terus menjadi sorotan DPRD. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bogor, Sutoto, meminta Pemerintah Kabupaten Bogor lebih agresif mendorong masuknya investasi padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Menurut Sutoto, langkah tersebut perlu dilakukan melalui peran aktif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bogor. Ia menilai, investasi menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru.

“Investasi memiliki peran strategis dalam pembentukan modal, peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga perbaikan infrastruktur. Karena itu, perlu terobosan konkret agar investor padat karya berminat berinvestasi di Kabupaten Bogor,” ujar Sutoto, Senin (19/1/2026).

Ia menegaskan, masuknya investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka pengangguran yang masih tergolong tinggi di wilayah tersebut.

Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2025, Kabupaten Bogor mencatat kinerja yang sangat positif. Hingga triwulan ketiga, nilai investasi mencapai Rp25,88 triliun, melampaui target Rp23,4 triliun. Investasi tersebut didominasi sektor industri, properti, dan konstruksi, dengan kontribusi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Capaian itu mengukuhkan Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah tujuan investasi utama di Jawa Barat. Namun demikian, Sutoto menilai besarnya nilai investasi tersebut belum berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja.

“Sebagian besar investasi yang masuk bersifat padat modal dan padat teknologi. Nilainya memang besar, tetapi kebutuhan tenaga kerjanya relatif sedikit sehingga belum berdampak signifikan terhadap pengurangan pengangguran,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Meski begitu, DPRD tetap mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam menarik investor. “Kami sebagai mitra pemerintah daerah tentu mengapresiasi pencapaian tersebut. Yang sudah baik harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan data terbaru per Agustus 2024, jumlah pengangguran di Kabupaten Bogor tercatat sekitar 210 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,34 persen. Angka ini memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun Kabupaten Bogor masih menjadi salah satu daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi di Jawa Barat, yang mayoritas berasal dari lulusan SMA dan SMK.

Dengan dorongan investasi padat karya, DPRD berharap pengangguran di Kabupaten Bogor dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.