Komisi IV DPRD Kota Bogor Soroti Kenaikan Harga Daging dan Serapan Tenaga Kerja di RKA 2026

BOGOR, bogornews– Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor, Selasa (27/1/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian daerah.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Kota Bogor itu dipimpin Ketua Komisi IV Fajar Muhamad Nur, didampingi Wakil Ketua Asep Nadzarullah dan Sekretaris H. Subhan, serta dihadiri anggota Komisi IV lainnya, yakni Mulyani, Rozi Putra, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, Drh. H. Tri Kisowo Jumino, Dedi Mulyono, dan Banu Lesmana Bagaskara.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, menjelaskan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada anggaran, tetapi juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang belakangan terjadi, khususnya komoditas daging yang berpotensi memicu inflasi.

“Kita membahas rencana kerja anggaran 2026, termasuk isu strategis seperti harga pasar dan inflasi. Beberapa waktu terakhir harga daging naik dan ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Fajar.

Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif dari Dinkukmdagin, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, lonjakan harga yang tidak terkendali dapat berdampak pada turunnya daya beli masyarakat dan memicu persoalan sosial.

“Kami perlu mendapat gambaran langkah penanggulangan dari dinas. Apalagi menjelang Lebaran, jangan sampai kenaikan harga justru membebani masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan harga, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga membahas upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Fajar menilai, meskipun nilai investasi di Kota Bogor terus mengalami peningkatan, serapan tenaga kerja belum berjalan optimal.

“Investasi meningkat dari tahun ke tahun, tapi serapan tenaga kerja belum maksimal. Ini yang perlu kita carikan solusi bersama,” jelasnya.

Fajar menambahkan, kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat, mulai dari Dinkukmdagin, Dinas Ketenagakerjaan, hingga dinas terkait lainnya. Tidak menutup kemungkinan, Komisi IV akan mendorong lahirnya regulasi yang lebih detail berbasis data dan kebutuhan lapangan.

“Kolaborasi antar dinas sangat penting. Saat ini kami masih mengumpulkan informasi sebagai dasar arah kebijakan ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Kisowo Jumino, menegaskan bahwa penguatan UMKM juga menjadi fokus utama dalam rapat tersebut. Komisi IV mendorong Pemerintah Kota Bogor agar lebih aktif meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi saat ini.

“Kami mendorong Pemkot Bogor, khususnya dinas terkait, untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas UMKM,” ujarnya.

Menurut Tri, dibutuhkan kreativitas dan terobosan program, serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti swasta, akademisi, dan media guna mendukung promosi dan pengembangan UMKM Kota Bogor.

“Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, perlu kreativitas dan terobosan. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memajukan UMKM,” katanya.

Tri juga mengungkapkan bahwa jumlah UMKM Kota Bogor yang telah terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS) melalui aplikasi SOLUSI milik Dinkukmdagin mencapai sekitar 72 ribu pelaku usaha. Komisi IV pun meminta akses terbatas terhadap data tersebut guna mendukung fungsi pengawasan dan pembinaan.

“Kami hanya meminta akses untuk melihat data. Ini penting agar UMKM bisa didorong naik kelas. Mudah-mudahan data tersebut segera dilengkapi oleh dinas,” pungkasnya.