Imigrasi Bongkar Sindikat Penipuan WNA Jepang di Sentul, 13 Orang Diamankan

BOGOR, BOGORNEWS– Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mengamankan 13 Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan daring (online scamming) dengan menyasar warga lanjut usia di Jepang.

Pengungkapan kasus ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ritus Ramadhana, serta Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh.

Beroperasi dari Rumah Sewa di Kawasan Golf

Para pelaku diketahui menyewa sejumlah rumah di kawasan elite Sentul sejak Februari 2026 dan telah beroperasi selama kurang lebih satu bulan. Lokasi tersebut berada di Jalan Parahyangan Golf Blok G76 dan G78 dan Jalan Bukit Golf Hijau Raya Nomor 4.

Dari hasil pemeriksaan, 13 WNA tersebut terdiri dari satu orang berinisial SR yang menggunakan Visa on Arrival (VoA), serta 12 lainnya menggunakan visa kunjungan B12 dengan alasan kegiatan pra-investasi.

Inisial 12 WNA tersebut yakni TY, TM, AO, MM, TA, SM, KN, TS, ST, SK, NK, dan TO.

Modus: Mengaku Petugas NTT Docomo hingga Polisi Jepang

Sindikat ini menjalankan penipuan dengan skema yang terstruktur dan meyakinkan. Target mereka adalah warga negara Jepang yang berada di luar Indonesia, sebagian besar berusia lanjut.

Pelaku menyamar sebagai petugas provider telekomunikasi Jepang, NTT Docomo. Korban dituduh menggunakan layanan ilegal atau memalsukan identitas berdasarkan skrip yang telah disiapkan.

Untuk memperkuat tipu daya, beberapa anggota berpura-pura sebagai aparat Kepolisian Jepang. Korban kemudian diarahkan melakukan panggilan video melalui aplikasi LINE. Dalam proses tersebut, pelaku bahkan menggunakan efek suara menyerupai radio kepolisian demi menciptakan kesan situasi darurat.

Korban juga diminta mengakses situs palsu yang menampilkan surat perintah penangkapan (taihojo) lengkap dengan nama korban dan stempel menyerupai pengadilan Jepang. Setelah korban panik, pelaku mengarahkan mereka menunjukkan buku tabungan, saldo rekening, bahkan menjual saham dan mentransfer dana dalam jumlah besar.

Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ritus Ramadhana menjelaskan pengungkapan kasus ini murni hasil pengawasan dan informasi masyarakat.

“Ini tidak ada request dari pemerintah Jepang. Murni hasil pengawasan anggota kami di wilayah Bogor. Karena komunikasi yang baik dengan masyarakat, setiap ada pergerakan mencurigakan langsung diinformasikan,” ujarnya.

Tim Imigrasi kemudian melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), surveilans, hingga undercover sebelum akhirnya mengamankan para pelaku.

Nilai Kerugian dan Jumlah Korban Masih Didalami

Terkait jumlah korban dan nilai kerugian, pihak Imigrasi menyatakan masih dalam tahap pengembangan.

“Jumlah korban pastinya masih dalam pendalaman. Tetapi kalau melihat jumlah pelaku dan perangkat yang digunakan, kemungkinan korbannya cukup banyak,” kata Yuldi Yusman.

Ia menambahkan, perangkat yang diamankan tergolong canggih untuk operasi scamming, termasuk router berkapasitas tinggi yang belum pernah ditemukan dalam kasus serupa sebelumnya.

Tidak Ada Keterlibatan WNI

Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan keterlibatan Warga Negara Indonesia dalam sindikat tersebut. Hanya terdapat satu WNI yang berperan sebagai sopir dan membantu aktivitas operasional, yang kini juga dalam pemeriksaan lebih lanjut.

Para pelaku rata-rata berusia antara 40 hingga 45 tahun, dengan satu orang berusia 25 tahun. Hingga kini belum ada yang mengakui sebagai pimpinan jaringan. Seluruhnya meminta pendampingan dari Kedutaan Jepang dan penasihat hukum.

Terancam Deportasi dan Proses Hukum Lanjutan

Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan para terduga akan menjalani proses hukum keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi intensif juga telah dilakukan dengan pihak Konsulat Jepang di Indonesia.

Rencana deportasi akan dilakukan ke Jepang setelah proses pemeriksaan selesai. Di negara asalnya, para pelaku akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum setempat.

“Komitmen kami jelas, hanya orang asing yang berkualitas dan patuh hukum yang boleh tinggal dan beraktivitas di Indonesia,” tegas Yuldi Yusman.