Jawa Barat Catat Angka PHK Tertinggi Nasional 2025, Gubernur Soroti Kualitas SDM dan Pola Rekrutmen

BANDUNG, bogornews– Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah di tengah tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sebanyak 18.815 pekerja di Jawa Barat mengalami PHK sepanjang 2025, menempatkan provinsi ini di posisi teratas secara nasional.

PHK terjadi hampir merata sepanjang tahun. Pada Januari tercatat 1.738 orang kehilangan pekerjaan, disusul Februari sebanyak 3.973 orang. Pada Maret terdapat 1.465 orang, April 1.490 orang, Mei 1.375 orang, dan Juni 1.544 orang. Tren PHK berlanjut pada Juli dengan 1.815 orang, Agustus 1.577 orang, September 2.050 orang, Oktober 1.032 orang, November 652 orang, hingga Desember tercatat 104 orang.

Jumlah tersebut jauh melampaui provinsi lain. Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan total 14.700 pekerja terkena PHK, disusul Bali dengan 10.376 orang. Secara nasional, total PHK sepanjang 2025 mencapai 88.519 orang.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut persoalan ketenagakerjaan di Jawa Barat tidak bisa disederhanakan hanya pada keterbatasan jumlah angkatan kerja. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia serta pola rekrutmen tenaga kerja di perusahaan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

“Ketika sebuah perusahaan berdiri di Jawa Barat, tenaga kerja yang direkrut tidak selalu berasal dari basis data angkatan kerja lokal,” ujar Dedi di Kota Bandung.

Ia menyoroti praktik rekrutmen di mana sejumlah posisi strategis, terutama di level menengah dan manajerial, kerap diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal.

“Nah, yang dari luar masuk itu faktornya macam-macam. Kadang kelas menengah atau manajer perusahaan. Kalau manajernya orang Garut, pasti orang Garut banyak dibawa. Kalau manajernya dari luar Jawa Barat, dia juga cenderung membawa orang dari daerah asalnya,” jelas Dedi.

Meski demikian, Dedi menegaskan tingginya angka PHK tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja Jawa Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai solusi jangka panjang.

“Seperti program pendidikan diploma tiga yang dibiayai pemerintah, serta pembangunan sekolah kejuruan dengan spesifikasi khusus sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.

Dedi juga menegaskan bahwa pembatasan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan asal daerah tidak dimungkinkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Tidak boleh melakukan diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja,” tegasnya.

Ia berharap, penguatan pendidikan vokasi dan kejuruan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Jawa Barat, menekan angka PHK, serta memperkuat posisi pekerja lokal di dunia industri ke depan.