DPRD Kota Bogor Tekankan Fokus Transportasi Publik dalam RKA 2026 Perumda Transportasi Pakuan
- account_circle Nellyani
- calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BOGOR, bogornews–DPRD Kota Bogor menyoroti secara serius Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 Perumda Transportasi Pakuan (PTP). Dalam rapat pembahasan yang digelar bersama manajemen PTP, DPRD menegaskan pentingnya fokus perusahaan pada penguatan layanan transportasi publik serta menjaga kesehatan keuangan badan usaha milik daerah tersebut.
Ketua Komisi DPRD Kota Bogor, Rifky, menekankan bahwa transportasi publik harus menjadi inti atau core business pengembangan PTP ke depan. Menurutnya, arah kebijakan perusahaan harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan kota yang berkelanjutan.
“Transportasi publik bukan sekadar usaha, tetapi pelayanan dasar bagi warga. Karena itu PTP harus benar-benar fokus pada pengembangan angkutan umum yang terintegrasi, andal, dan berkelanjutan,” ujar Rifky, Rabu (14/1/2026).
Sejalan dengan itu, Sekretaris Komisi DPRD Kota Bogor, Benninu atau yang akrab disapa Ben, meminta manajemen PTP menyusun perencanaan anggaran yang lebih realistis dan terukur, terutama dalam menetapkan target pendapatan dan pengendalian biaya operasional.
“Kenaikan target pendapatan harus disertai efisiensi dan tata kelola keuangan yang sehat. Jangan sampai perencanaan terlihat bagus di atas kertas, tetapi sulit diwujudkan di lapangan,” tegas Ben.
Sorotan lain datang dari anggota DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono (HC). Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan perusahaan, khususnya terkait potensi pembiayaan melalui utang.
“PTP tidak boleh dipaksa berjalan dengan skema utang tanpa kepastian pendanaan. Pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian kebijakan dan dukungan agar pengembangan transportasi publik berjalan berkelanjutan,” kata HC.
HC juga menyoroti rencana pengembangan sektor di luar transportasi, seperti properti, yang dinilai masih membutuhkan kajian mendalam. Ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak menggeser fokus utama PTP sebagai penyedia layanan transportasi publik.
“Mandat utama PTP adalah transportasi publik. Itu yang harus diperkuat terlebih dahulu demi kepentingan masyarakat Kota Bogor,” tambahnya.
Melalui pembahasan RKA 2026 ini, DPRD Kota Bogor berharap Perumda Transportasi Pakuan mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai BUMD yang profesional, sehat secara keuangan, dan berpihak pada kepentingan warga.
- Penulis: Nellyani
- Editor: Nellyani
